Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberi tenggat waktu 30 hari kepada Lion Group untuk memperbaiki layanan groundhandling mereka yang sempat bermasalah di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Lion Air menjamin telah menyelesaikan urusan pemesanan tiket penumpang untuk 217 rute domestik dan 10 rute internasional yang mengalami penundaan hingga satu bulan ke depan.
Karyawan dan manajemen Lion Air mendatangi Gedung DPR beraudiensi dengan Komisi V DPR RI. Pertemuan ini untuk mengadukan sanksi pembekuan ground handling akibat insiden diturunkannya sejumlah penumpang rute internasional maskapai Lion Air ke terminal domestik pada 10 Mei 2016 lalu.
Kantor Otoritas Bandara Soekarno-Hatta mengatakan bahwa selama ini maskapai Lion Air tidak pernah mengindahkan teguran dari otoritas itu, setiap kali Lion Air melakukan pelanggaran.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan maskapai penerbangan Lion Air tidak bisa sekadar mengembalikan tiket penumpang dari 127 penerbangan yang mereka tunda menyusul sanksi dari Kementerian Perhubungan.
Garuda Indonesia dan anak usahanya, Citilink Indonesia, siap menampung para penumpang Lion Air yang sudah terlanjur membeli tiket penerbangan pada periode 18 Mei 2016-17 Juni 2016 yang terkena pemangkasan frekuensi penerbangan.
PT Lion Mentari Airlines atau Lion Air tidak akan menggunakan jasa 40 pilot selama satu bulan ke depan menyusul pengurangan frekuensi terbang di 54 rute domestik dan dua rute internasional.
Kementerian Perhubungan telah menyetujui sebagian dari permohonan pengurangan atau penundaan frekuensi beberapa rute penerbangan Lion Air selama sebulan mendatang. Pengurangan frekuensi pada beberapa rute penerbangan tersebut untuk kurun waktu satu bulan atau tepatnya mulai 18 Mei hingga 17 Juni 2016.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menyelidiki Lion Air terkait penghentian frekuensi penerbangan di 93 rute domestik dan dua rute internasional. KPPU menilai penghentian rute selama satu bulan tanpa alasan jelas bisa dipandang sebagai penyalahgunaan posisi dominan di pasar.
